Menteri BUMN Tunjuk Hartanto Wibowo Sebagai Direktur Energi Primer PLN yang Baru
11 Januari 2022
Pada Kamis (6/1), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi memberhentikan dengan hormat Rudy Hendra Prastowo sebagai Direktur Energi Primer Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemberhentian tersebut merupakan bentuk usaha dalam menjaga transformasi yang sedang berlangsung di PLN.
Hartanto Wibowo menggantikan posisi Rudy sebagai Direktur Energi primer PLN. Keputusan ini tertuang dalam SK-2/MBU.01/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PLN.
Menteri BUMN, Erick Thohir, melakukan konferensi pers di Lobby Kementerian BUMN pada hari yang sama. “Saya baru saja menandatangani surat pergantian Direktur Energi Primer di PLN dengan Saudara Hartanto Wibowo yang merupakan Top Talent di PLN. Usianya 45 tahun dan saya lihat juga dari berbagai background bahwa ia memiliki kemampuan,” ujar Erick.
Direktur Energi PLN bertugas menangani persoalan pasokan energi untuk pembangkit listrik milik PLN, yakni stok batubara dan Liquified Natural Gas (LNG). Erick berharap kehadiran Hartanto dalam jajaran Direksi PLN dapat mengatasi permasalahan suplai batubara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional.
“Saya sudah minta kepada Saudara Hartanto untuk memastikan hal-hal yang kita alami seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Karena saya rasa kita ini negara penghasil sumber daya alam dan kalau dilihat komposisinya cukup aman, banyak negara yang tidak punya sumber daya alam, tidak mengalami krisis energi. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki sama-sama,” jelas Erick.
Erick juga menyinggung situasi yang terjadi saat mengunjungi kantor pusat PLN di Jakarta, pada Selasa (4/1) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Namun, Erick dan Arifin tidak dapat bertemu direksi PLN karena adanya lockdown akibat ada satu atau dua Direksi yang diduga positif Covid-19 sepulang dari Bali. Ruangan War Room yang merupakan ruangan Pusat Pengelola Informasi dan Solusi (P2IS) juga kosong akibat tengah dilakukan sterilisasi. Meski demikian, kegiatan monitoring dan koordinasi secara intensif harus tetap berjalan meskipun secara online.
“Saya lihat dari hasil sidak kemarin bersama Menteri ESDM, terlepas adanya situasi Covid, saya sangat memaklumi dan perlu dilakukan lockdown, tetapi tentu yang namanya pada saat krisis tetap harus ada kegiatan-kegiatan yang berjalan. Karena itulah saya mengambil keputusan ini, saya mengganti, dan saya akan pastikan dalam 1-2 hari ke depan saudara Hartanto ini harus segera melakukan perbaikan-perbaikan,” tandasnya.
Erick menambahkan, untuk mengatasi permasalahan suplai batubara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional jangka panjang adalah dengan pembelian batubara secara jangka panjang. Hal ini seharusnya dapat dilakukan mengingat adanya domestic market obligation dengan harga yang sudah ditentukan.
“Kalaupun harganya lebih murah dari DMO maka boleh ada negosiasi ulang sesuai dengan harga pasar, karena kan kalau harganya lebih mahal dari DMO itu yang diambil adalah harga DMO, tetapi kalau harganya lebih murah dari DMO, masa pakai DMO, nah karena itu kita pakai fleksibilitas biar harganya bisa lebih murah. Tapi kontraknya jangka panjang, dan harganya per tahun bisa direview, meskipun akan jadi masalah kalau ada kick back, kalau ini semua dilakukan secara transparan ya kenapa tidak dilakukan,” jelas Erick.
Transformasi PLN
Erick Thohir terus melakukan transformasi pada perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah sebelumnya mentransformasi Pertamina, Pelindo, Telkom, Bank-Bank Himbara, dan Klaster kesehatan, kali ini giliran PLN yang menjadi fokus utama Kementerian BUMN untuk ditransformasi. Erick menegaskan, salah satu transformasi yang dilakukan adalah dengan mereviu keberadaan PT PLN Batubara yang merupakan anak perusahaan PLN.
“Jadi, PLN Batubara ini kan anak perusahaan yang kalau sesuai visi ke depan dari Kementerian BUMN, selalu ingin kita kurangi jumlah anak dan cucu perusahaan, apalagi yang tidak diperlukan. Ini salah satu yang kita tinjau, apakah perusahaan ini akan dimerger nantinya dengan PLN, atau ditutup atau apapun, belum kita putuskan,” jelas Erick.
Erick juga berencana untuk membentuk subholding pelayanan dan retail di PLN. Sub holding nantinya akan berfungsi untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Direktur Energi PLN bertugas menangani persoalan pasokan energi untuk pembangkit listrik milik PLN, yakni stok batubara dan Liquified Natural Gas (LNG). Erick berharap kehadiran Hartanto dalam jajaran Direksi PLN dapat mengatasi permasalahan suplai batubara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional.
“Saya sudah minta kepada Saudara Hartanto untuk memastikan hal-hal yang kita alami seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Karena saya rasa kita ini negara penghasil sumber daya alam dan kalau dilihat komposisinya cukup aman, banyak negara yang tidak punya sumber daya alam, tidak mengalami krisis energi. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki sama-sama,” jelas Erick.
Erick juga menyinggung situasi yang terjadi saat mengunjungi kantor pusat PLN di Jakarta, pada Selasa (4/1) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Namun, Erick dan Arifin tidak dapat bertemu direksi PLN karena adanya lockdown akibat ada satu atau dua Direksi yang diduga positif Covid-19 sepulang dari Bali. Ruangan War Room yang merupakan ruangan Pusat Pengelola Informasi dan Solusi (P2IS) juga kosong akibat tengah dilakukan sterilisasi. Meski demikian, kegiatan monitoring dan koordinasi secara intensif harus tetap berjalan meskipun secara online.
“Saya lihat dari hasil sidak kemarin bersama Menteri ESDM, terlepas adanya situasi Covid, saya sangat memaklumi dan perlu dilakukan lockdown, tetapi tentu yang namanya pada saat krisis tetap harus ada kegiatan-kegiatan yang berjalan. Karena itulah saya mengambil keputusan ini, saya mengganti, dan saya akan pastikan dalam 1-2 hari ke depan saudara Hartanto ini harus segera melakukan perbaikan-perbaikan,” tandasnya.
Erick menambahkan, untuk mengatasi permasalahan suplai batubara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional jangka panjang adalah dengan pembelian batubara secara jangka panjang. Hal ini seharusnya dapat dilakukan mengingat adanya domestic market obligation dengan harga yang sudah ditentukan.
“Kalaupun harganya lebih murah dari DMO maka boleh ada negosiasi ulang sesuai dengan harga pasar, karena kan kalau harganya lebih mahal dari DMO itu yang diambil adalah harga DMO, tetapi kalau harganya lebih murah dari DMO, masa pakai DMO, nah karena itu kita pakai fleksibilitas biar harganya bisa lebih murah. Tapi kontraknya jangka panjang, dan harganya per tahun bisa direview, meskipun akan jadi masalah kalau ada kick back, kalau ini semua dilakukan secara transparan ya kenapa tidak dilakukan,” jelas Erick.
Transformasi PLN
Erick Thohir terus melakukan transformasi pada perusahaan-perusahaan BUMN. Setelah sebelumnya mentransformasi Pertamina, Pelindo, Telkom, Bank-Bank Himbara, dan Klaster kesehatan, kali ini giliran PLN yang menjadi fokus utama Kementerian BUMN untuk ditransformasi. Erick menegaskan, salah satu transformasi yang dilakukan adalah dengan mereviu keberadaan PT PLN Batubara yang merupakan anak perusahaan PLN.
“Jadi, PLN Batubara ini kan anak perusahaan yang kalau sesuai visi ke depan dari Kementerian BUMN, selalu ingin kita kurangi jumlah anak dan cucu perusahaan, apalagi yang tidak diperlukan. Ini salah satu yang kita tinjau, apakah perusahaan ini akan dimerger nantinya dengan PLN, atau ditutup atau apapun, belum kita putuskan,” jelas Erick.
Erick juga berencana untuk membentuk subholding pelayanan dan retail di PLN. Sub holding nantinya akan berfungsi untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
