MENU
LAPOR HOAX

Angka Kepuasan Publik ke Jokowi Melejit, Erick Thohir Beberkan Kuncinya

24 Januari 2023

Angka Kepuasan Publik ke Jokowi Melejit, Erick Thohir Beberkan Kuncinya

Kabar BUMN - BUMN sebagai bagian dari ekonomi negara, menerjemahkan kebijakan Presiden Jokowi dengan menerapkan hilirisasi pada industri minerba, terutama pada batubara dan nikel.

Tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo yang mencapai 76,2 persen, tertinggi sejak Januari 2015, bagi Menteri BUMN Erick Thohir menunjukkan pemerintah bekerja di arah yang benar.

Hasil survei yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 7 sampai 11 Januari 2023, mencatat bahwa 76,2 persen responden puas atau sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi itu, dalam temuan LSI, terkait dengan persepsi publik yang semakin positif terhadap kondisi ekonomi nasional dan penegakan hukum.

Bagi Erick Thohir, melonjaknya positifnya persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional menunjukkan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berada pada arah yang benar. Visi misi presiden kemudian diterjemahkan dengan tepat oleh para menteri sebagai pelaksananya.

"Bapak Presiden Joko Widodo selalu menekankan agar pembangunan dilakukan menyeluruh, menumbuhkan pusat perekonomian baru, mempermudah investasi,hilirisasi sumberdaya alam, hingga pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya," kata Erick Thohir, Senin, (23/1/2023).

Tentang hilirisasi sumber daya alam, misalnya, Presiden Jokowi ingin agar kekayaan sumberdaya alam Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan baku mentah, melainkan diolah terlebih dahulu di dalam negeri. Bijih nikel, misalnya. Presiden ingin Indonesia menjadi produsen baterai kendaraan listrik, EV Battery. Dengan kebijakan hilirisasi, pengolahan bahan baku terjadi di Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja baru.

Erick menegaskan kebijakan hilirisasi sumber daya alam bercermin dari booming commodity beberapa waktu lalu, dimana Indonesia tidak menikmati nilai tambahnya. Karena itu, di tahun 2017-2018 Presiden Jokowi ingin agar hilirisasi sumber daya alam harus terjadi di Indonesia. "Dan hasil dari kebijakan itu, kita nikmati hari ini," tegas Erick.

BUMN sebagai bagian dari ekonomi negara, menerjemahkan kebijakan Presiden Jokowi dengan menerapkan hilirisasi pada industri minerba, terutama pada batubara dan nikel.

Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen dan eksportir nikel yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik EV Battery. Nikel Indonesia menguasai 27% kebutuhan pasar global.

Kebijakan Kementerian BUMN melakukan inovasi model bisnis dalam industri ini, sekaligus meningkatkan value chain nikel Nusantara yang berlimpah bertujuan untuk memanfaatkan keuntungan sekaligus membangun industri baterai lithium di dalam negeri.

Kebijakan itu disambut investor asing. Di antaranya dengan bergabungnya dua perusahaan produsen electric vehicle (EV) Battery untuk kendaraan listrik terbesar dunia dalam proyek investasi senilai US$20 miliar lebih untuk pengembangan rantai pasokan nikel di Tanah Air.

Sebelumnya, Mining Industri Indonesia (MIND ID) sebagai Holding BUMN Industri Minerba telah menuntaskan transaksi pembelian 20% saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI) yang merupakan perusahan yang memiliki aset nikel terbaik dan terbesar di dunia.

Pembelian saham PT VI oleh MIND ID sesuai dengan mandat BUMN untuk mengelola cadangan mineral strategis Indonesia dan juga hilirisasi industri pertambangan nasional. Terutama nikel domestik nikel sehingga akan menghasilkan produk domestik nilai ekonomis hingga 4-5 kali lipat lebih tinggi dari produk hulu.

Di industri batubara, BUMN melakukan akselerasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) atau gasifikasi batu bara. Itu antara lain dilakukan di proyek gasifikasi batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Proyek gasifikasi batu bara itu dilakukan dengan melibatkan PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI). Proyek itu dapat mengurangi subsidi LPG sebesar Rp7 triliun per tahun dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

"Ini yang saya rasa mengapa Pak Jokowi sekarang mendorong lagi hilirisasi diteruskan. Pak Jokowi juga akan mendorong lagi, bisa tidak kita swasembada gula di tahun 2030. Bisa tidak gula jadi etanol," kata Erick.

Etanol adalah pelarut organik dan bahan baku untuk senyawa industri seperti pewarna, obat sintesis, bahan kosmetik, bahan peledak, bahan bakar, dan lainnya.

Indonesia diketahui telah menjadi negara pengimpor BBM sejak 1993. Kondisi itu, kata Erick, disiasati oleh Presiden Jokowi dengan kekuatan policy negara kita.

Di sisi lain, pemerintah juga menggelontorkan subsidi untuk masyarakat seperti subsidi BBM. Kebijakan subsidi itu untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama di pedesaan.

Hal itu tercermin ketika pemerintah beberapa waktu lalu merevisi  harga pertalite yang turun dari  Rp13.900 menjadi Rp12.800. Itu dilakukan  karena harga BBM dunia sedang turun. Namun, jika melihat grafik tren harganya, kata Erick, ke depan bisa terus naik.

"Ini yang kita lihat juga kenapa pemerintah tetap hadir. Pemerintah tetap mensubsudi. Yang namanya solar, pemerintah masih mensubsidi Rp6.500 per liter. Bahkan kalau kita lihat pertamax dan pertalite itu masih disubsidi juga Rp1.000. Artinya apa, pemerintah masih membantu," kata Erick.

Dari sisi perdagangan internasional, kata Erick, Indonesia juga mencatat surplus perdagangan yang besar sekali, mencapai US$ 51 miliar. Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih tinggi dari impor. Hal itu, menurut Erick, membuat negara pesaing mewaspadai kebangkitan ekonomi Indonesia.

"Surplus perdagangan kita hari ini besar sekali US$ 51 miliar. Ekspor kita juga terus meningkat. Ini yang ditakutkan oleh negara-negara pesaing kita karena tahun 2045 kita ditargetkan masuk empat besar atau lima besar ekonomi dunia. Mereka sudah membaca data ini, makanya (mereka ingin) kita terlambat. Artinya, jangan cepat kaya, lah Indonesia, gitu," kata Erick.

Mendorong Hub Vaksin Dunia  

Erick Thohir juga menggarisbawahi bahwa membaiknya kondisi perekonomian nasional tidak terlepas dari kebijakan gas dan rem yang diambil Presiden Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19.

Gas dan rem merujuk pada istilah kendaraan bermotor. Tancap gas soal pemulihan ekonominya, rem sebentar jika kondisinya mendesak.

Sejak awal pandemi, kata Erick, Presiden Jokowi menekankan untuk mempercepat akses terhadap vaksin. Kehadiran vaksin pada awal pandemi menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam meredam lonjakan kasus COVID-19.

"Sekarang kita sudah punya yang namanya vaksin IndoVac, buatan kita sendiri, jadi tidak impor lagi, belum lagi harga-harga produk kesehatan yang kita sudah mulai bisa membuat sendiri," papar Erick.

Diproduksi oleh BUMN Biofarma, Indovac diluncurkan oleh Presiden Jokowi Oktober lalu. Rencananya, vaksin buatan anak negeri itu akan diproduksi  20 juta hingga 40 juta dosis. Bahkan, jika pasar masih membutuhkan, kapasitas produksinya bisa mencapai  120 juta dosis dengan target ekspor ke 153 negara di dunia.

Erick juga mendorong Indonesia menjadi hub vaksin dunia. Baru-baru ini, Erick terbang ke Inggris untuk menandatangani kerjasama dengan ProFactor Pharma, perusahaan farmasi Inggris, untuk menjadikan Indonesia sebagai hub vaksin dunia.  

"Yang kita tanda tangani itu untuk hemofolia, perubahan DNA darah, yang selama ini belum ada vaksinnya. Nah, itu kita tarik ke Indonesia. Kita akan produksi full untuk kebutuhan seluruh dunia. Jadi, kita memiliki lisensi dan membeli teknologinya. Ini yang kita coba dorong ke depan bagaimana kita kembangkan vaksin-vaksin lain," ujar Erick.

Selain itu, kata Erick, pihaknya di BUMN juga mendorong bagaimana herbal medicine dikembangkan seperti yang sudah dimilai di India dan China.

"Kalau ini bisa kita dorong, kita dapat menekan 20 persen bahan baku impor," tambah Erick.    

Erick mengajak semua pihak menjaga keberlangsungan perbaikan ekonomi nasional dengan menegakkan leadership dan sistem yang telah dibangun.

"Ini yang bikin kita bisa mengurangi yang namanya korupsi itu. Leadership saja tanpa sistem bisa menjadi absolute corrupt. Jadi, keduanya harus ada," kata Erick.

Dengan sejumlah indikator itu, seperti yang diarahkan oleh Presiden Jokowi, Erick yakin Indonesia bisa mencapai cita-cita menjadi negara besar secara ekonomi.