MENU
LAPOR HOAX

Syarat Jualan Hewan Kurban di Tengah Maraknya PMK

24 Juni 2022

Syarat Jualan Hewan Kurban di Tengah Maraknya PMK

Kabar BUMN - Penyebaran kasus PMK menyebabkan banyak orang khawatir terkait jual-beli hewan kurban. Untuk memastikan keamanannya, ada sejumlah persyaratan jualan hewan kurban yang harus dipenuhi oleh seluruh penjual di tengah maraknya kasus PMK.

Menjelang Hari Idul Adha, penjualan hewan kurban mengalami peningkatan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini setiap penjual harus mematuhi syarat jualan hewan kurban jelang Hari Idul Adha 1443 Hijriah. Mengingat, saat ini tengah marak kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang banyak hewan ternak.

Perlu diketahui, PMK adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan sangat menular. Penyakit ini menyerang hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Meski tidak mematikan pada hewan ternak dewasa, namun PMK bisa menyebabkan kematian pada hewan ternak yang masih muda.

Berdasarkan data per 23 Juni 2022 yang dituliskan dari laman siagapmk.id, jumlah hewan sakit akibat PMK sebanyak 232.545 ekor, dan 75.350 ekor dinyatakan sembuh. Sedangkan, jumlah hewan potong bersyarat sebanyak 2.248 ekor, serta sebanyak 1.333 ekor dinyatakan mati.

Untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku antara hewan ternak di tempat penjualan hewan kurban, ada beberapa syarat jualan hewan kurban yang harus diperhatikan oleh seluruh pelaku usaha atau penampungan hewan kurban.

Syarat Jualan Hewan Kurban

Sebelum memutuskan menjual hewan ternak, para peternak atau pelaku usaha wajib lapor ke gugus desa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak. Setelah hasilnya keluar dan hewan kurban dinyatakan sehat, maka seluruh peternak akan diberi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

Selain mengurus surat kesehatan, ada beberapa syarat lain untuk menentukan tempat jualan hewan kurban yang perlu diperhatikan. Mengutip dari laman Kompas.com, berikut beberapa syarat teknis jualan hewan kurban di tengah maraknya kasus PMK antara lain:

  1. Seluruh pelaku usaha harus menjual hewan kurban di tempat yang telah ditetapkan oleh walikota dan bupati setempat.
  2. Tempat penjualan harus dilakukan di lahan yang luas sesuai dengan jumlah hewan kurban.
  3. Kandang penampungan hewan kurban harus memiliki pagar atau pembatas dengan seluruh hewan kurban lainnya.
  4. Di setiap tempat juga harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung berupa: kandang karantina, kandang isolasi, tempat pemotongan bersyarat, penampungan limbah, bahan dan peralatan desinfeksi, tempat perebusan (kepala, jeroan, kaki, ekor, dan tulang), serta memiliki tempat penguburan apabila ada hewan ternak yang mati.

Foto: Kompas.com/Nurwahidah